Mantan Bupati Harus Bertanggung Jawab Soal Lahan Sawit
Minggu, 30 Oktober 2011 – 19:18 WIB
JAKARTA - Masyarakat perantau Pasaman Barat di Jakarta meminta mantan Bupati Pasaman, Taufik Martha harus bertanggung jawab terhadap seluruh kekisruhan yang bersumber dari tata kelola perkebunan sawit yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman, Sumatera Barat.
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar dan Focus Discussion Pengelolaan Sawit di Pasaman Barat dengan tema "Kajian Komprehensif: Elaborasi Terhadap Pengelolaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasaman Barat, yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Pasaman Barat di Jakarta, Depok dan Bekasi (Jabodetabek), bertempat di gedung DPP Muhammdiyah, Jakarta, Minggu (30/10).
Baca Juga:
"Mantan Bupati Taufik Martha harus kita mintakan pertanggungjawabannya karena era dia jadi bupati lahan pertanian rakyat dengan status tanah ulayat berpindah kepada konglomerat dan berubah menjadi kebun sawit lengkap dengan Hak Guna Usaha (HGU)," kata mantan anggota DPRD Pasaman Namlis, dalam seminar yang digelar dari pagi hingga sore.
Selain meminta pertanggungjawaban Taufik Martha, mantan Ketua Pansus Lahan Sawit DPRD Pasaman itu juga mendesak para bupati sesudah Taufik Martha untuk ikut bertanggung jawab karena ribuan masyarakat nagari di Pasaman masih ada yang belum menerima hak-hak sebagai peserta plasma.
JAKARTA - Masyarakat perantau Pasaman Barat di Jakarta meminta mantan Bupati Pasaman, Taufik Martha harus bertanggung jawab terhadap seluruh kekisruhan
BERITA TERKAIT
- Kunker ke Riau, Menteri Hanif Faisol Tutup TPA Liar di Kampar
- 209 Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Kadupandak Dievakuasi
- Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan
- Lulus SKD, 163 Pelamar CPNS Batam Lanjut ke Tahap SKB
- Puluhan Ribu Masyarakat Pekanbaru Penuhi Kampanye Akbar Agung-Markarius
- Banjir Merendam 2.014 Rumah di Kabupaten Bandung, 12.250 KK Terdampak