Mantan Bupati Natuna Minta Dibebaskan

"DBH gas Natuna pada tahun 2003 adalah Rp 0. Bayangkan betapa terhinanya kita sebagai daerah penghasil. Memang dana dialihkan, namun untuk perjuangan demi kepentingan masyarakat Natuna. Bukan untuk memperkaya diri. Poin itu saya tekankan dalam pledoi setebal 145 halaman, karena perjuangan kami itu telah membuahkan hasil DBH yang adil, namun kini saya justru berada di sini (tahanan KPK, Red)," papar Daeng pula.

Sementara itu, pengamat politik UI Hermawan Sulistyo, ikut membenarkan pernyataan dari Daeng Rusnadi. Hermawan mengatakan bahwa keberadaan pulau-pulau terluar di Natuna yang berdekatan dengan negara perbatasan, memang sangat rentan diklaim pihak asing.

"Apalagi Natuna berada di lokasi strategis. Hasil buminya juga sangat-sangat kaya dan melimpah-ruah. Seharusnya pemerintah memperhatikan apa persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, guna menjaga pulau-pulau terluar tersebut. Karena ini soal kedaulatan negara," kata Hermawan pula. (afz/jpnn)