Mantan Hakim MK: Pileg DPD Sumbar Tidak Sah dan Batal

jpnn.com - JAKARTA - Maruarar Siahaan menilai pemilu legislatif DPD daerah pemilihan Sumatera Barat tidak sah lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang sudah inkrah.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut menyampaikan hal itu saat menjadi saksi ahli dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang dimohonkan oleh Irman Gusman pada Senin (3/6).

Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo yang menjadi Ketua Panel Hakim I.

Maruarar juga menyinggung tentang KPU yang mengabaikan putusan PTUN Jakarta, yang meminta Irman Gusman dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

"Ketika pemilu diteruskan dengan daftar calon tetap dari KPU, pastilah saya berpendirian, dengan dasar ini, pemilu DPD yang sudah berlangsung, kemudian putusan 360, pasti tidak sah dan batal. Saya tambahkan lagi, demi hukum batal," katanya.

Menurutnya, sikap KPU yang mengabaikan putusan PTUN merupakan pelanggaran profesionalitas dan mengakibatkan keputusan KPU nomor 1563 tahun 2023 tentang DCT anggota DPD dalam Pemilu 2024 dan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang DPD 2024 untuk Sumbar adalah batal demi hukum.

Dalam persidangan itu, juga memberikan penjelasan ke Ketua KPU, Hasyim Asyari, tentang tidak perlunya pencabutan hak politik bagi mereka yang sudah menjalani masa jeda lima tahun.

Hal ini disampaikan Suhartoyo menanggapi Ketua KPU mengenai diskualifikasi Irman Gusman dalam pencalonan sebagai anggota DPD RI.