Mantan JAM Intel Kejagung Jan Maringka Angkat Bicara Terkait Polemik UU TNI

Oleh karena itu, Jaksa Agung mengambil keputusan akhir, guna mengakhiri perbedaan pendapat, sebagaimana diatur dalam ayat 2.

"Kalau kita lihat disini yang menjadi repot Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang memang dari kalangan militer. Oditur juga dari militer. Terus ini juga diatur ada kalimat yang nanti disini akan sulit sekali mencari titik keseimbangannya, Apa ini yang dimaksud dengan kepentingan militer?," tanya Azmi.

Pro dan Kontra UU TNI

Pro dan kontra penolakan UU TNI adalah bagian dari dialektika demokrasi. Sebab sudah tercatat dalam perjuangan reformasi sudah ada pemisahan antara fungsi TNI/Polri dalam posisi negara. Antara sipil dan profesional TNI.

“Kemarin ada kekhawatiran terkait isu sensitif berkaitan perluasan tugas TNI, yang tadinya hanya 10 menjadi 16 fungsi. Misalnya, bisa berperan masuk ke dalam bidang pemberantasan Narkoba Cyber, Basarnas dan lainnya sehingga orang berpikir kenapa urusan-urusan sipil kok diambil TNI, walaupun kadang kita melihat faktanya banyak orang TNI yang sudah masuk dijabatan tertentu tersebut sebelumnya," ujar Azmi yang hadir dalam Podcast YouTube Jangan Menyerah (JM), Sabtu (29/3/2025).

Menurut Azmi, banyak masyarakat yang sudah berkarier lama diambil oleh bintang-bintang di TNI.

Ada yang menganggap kalau TNI kariernya bisa sampai 61 sampai 65 tahun di jabatan fungsional tertentu. Termasuk di internal TNI sendiri, sehingga dinilai kok panjang nih dan masuk dinilai bukan bersatu dalam kesatuan, tetapi bersatu dalam jabatan kekuasaan. Sementara jabatan-jabatan itu hanya sedikit, akhirnya masuk ke jabatan-jabatan sipil," katanya.

Hal ini kata Azmi, kalau TNI masuk ke fungsi-fungsi sipil, bagaimana pendekatannya? Tentu masyarakat menilai di TNI, nanti akan masuk dalam budaya kekerasan mungkin dengan pendekatan senjata dan tidak mau dialog.