Mantan Kepala Sekolah dan Bendahara Ditahan Gegara Korupsi Dana BOS

jpnn.com, BENGKULU - Polresta Bengkulu menahan dua orang tersangka kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 sampai 2022 di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 17 Kota Bengkulu.
Kasat Reskrim AKP Mulyo Hartomo di Bengkulu, Selasa menyebutkan, pihaknya telah menahan dua tersangka atas kasus yaitu I-M selaku mantan Kepala Sekolah dan Y-N selaku bendahara di SMPN 17 Kota Bengkulu.
"Sudah ditahan sejak dua minggu lalu," ujar dia dikutip dari Antara, Selasa (4/6).
Penahanan terhadap kedua tersangka tersebut dilakukan agar para tersangka tidak menghilangkan alat bukti dan tidak melarikan diri.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus yang digunakan oleh para tersangka yaitu dengan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dan atas kasus tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,2 miliar.
"Modusnya ini seperti biasa SPJ fiktif, jadi dokumen itu dipalsukan untuk mencairkan dana BOS kerugiannya Rp 1 miliar lebih," terang Mulyo.
Dia menerangkan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus korupsi tersebut.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengatakan, alokasi anggaran BOS di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp472,11 miliar yang sebelumnya Rp430,02 miliar.
Polresta Bengkulu menahan dua tersangka kasus korupsi dana BOS yang merupakan mantan kepala sekolah dan bendahara.
- Usut Kasus Korupsi Perkeretaapian, KPK Panggil Ibu Rumah Tangga hingga Pengusaha
- Usut Kasus Kredit PT BPR Bank Jepara Artha, KPK Periksa Sejumlah Saksi
- KPK Periksa Anggota DPRD hingga Kepala Sekolah di Bengkulu
- Kepalan Tangan Merdeka dan Senyuman Hasto Ketika Ditahan KPK
- KPK Telusuri Aset Wali Kota Semarang Hevearita, Potensi Penyitaan Menguat
- Begini Suasana Rumah Mbak Ita Seusai Ditahan KPK