Mantan Ketua MK: Pungutan Ekspor Sawit Menyengsarakan Petani

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara pungutan ekspor sawit.
Serta meninjau alokasi dana yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang menurutnya sudah jauh menyimpang.
“Petani sawit sudah menjerit dan meminta agar pungutan ekspor dihentikan karena imbasnya ke harga jual TBS. Hentikan dulu pungutan ekspor dan penggunaan dana yang dihimpun BPDPKS untuk bio diesel,” ujar Hamdan.
Menurut Hamdan, Undang-undang no 39 tentang Perkebunan memang membolehkan adanya penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan. Namun tidak ada peruntukan bagi subsidi bio diesel.
“Dari aturan tersebut jelas, dana pungutan ekspor bukan hanya untuk biodiesel. Tapi prakteknya mayoritas untuk subsidi biodiesel. Artinya dana yang dihimpun tidak kembali ke petani, khususnya untuk pengembangan sember daya manusia dan replanting,” tegasnya.
Hamdan mengingatkan pada 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah merilis pernyataan tentang potensi korupsi pungutan ekspor sawit.
“Subsidinya salah sasaran. Dinikmati oleh korporasi besar yang oknum pejabatnya tersangkut kasus korupsi minyak goreng,” seru Hamdan.(chi/jpnn)
Hentikan dulu pungutan ekspor dan penggunaan dana yang dihimpun BPDPKS untuk bio diesel.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
- Bulog Cetak Penyerapan Gabah Petani Capai 725.000 Ton, Rekor Tertinggi 10 Tahun Terakhir
- Meraup Untung dari Kemacetan Arus Mudik, Pedagang Kopi Keliling Berseliweran
- Serapan BULOG Melonjak 2.000 Persen, Hendri Satrio: Dampak Tangan Dingin Mentan Amran
- Azlaini Agus: Hutan Riau Dibabat Perusahaan Sawit dan Kertas
- Forwatan dan 3 Asosiasi Berbagi Manfaat Produk Turunan Sawit kepada Yatim Piatu
- Hadapi Puncak Panen, Bulog Jatim Optimalisasi Sarana Pengeringan dan Pengolahan