Mantan Menkes Tolak RUU BPJS

Ketentuan lain yang dirototi adalah kewajiban bagi pemberi kerja memungut iuran wajib dari buruh. Dia menuding ketentuan dalam RUU BPJS adalah turunan dari UU SJSN yang disponsori pihak asing.

"UU BPJS meskipun arti BPJS adakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, namun isinya bukan tentang jaminan sosial. Tetapi, berisi cara mengumpulkan dana masyarakat secara paksa, termasuk dana APBN untuk rakyat miskin," terangnya. "Padahal dana ini dikumpulkan dari seluruh rakyat," tegasnya.

Karenanya, Siti menganggap jika hal itu direalisasikan  sama saja bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

Menurutnya, RUU BPJS jika disahkan bakal merubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat. Artinya, pemerintah melepaskan tanggungjawabnya dalam melindungi rakyat.