Mantan Menkeu: Perpanjangan Kontrak Pelindo-HPH Batal Demi Hukum

jpnn.com - JAKARTA – Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier yang dihadirkan oleh Pansus Angket Pelindo II DPR bersama Dirut Utama Jakarta International Container Terminal (JICT) Dani Rusli, menyatakan perpanjangan kontrak pengelolaan JICT antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) batal demi hukum.

Hal itu disampaikan Fuad, setelah melihat dokumen perpanjangan kontrak pengelolaan JICT oleh HPH, hanya ditandatangani oleh Dirut Pelindo II dengan Dirut JICT. Sedangkan HPH selaku pihak ketiga tidak ikut membubuhkan tandatangannya.

“Pihak ketiga sudah tangan tangan, belum. Gak usah diteruskan itu perpanjian, batal itu," kata Fuad, dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka, Rabu (25/11).

Dia berpendapat, perjanjian antara Pelindo II dengan HPH bisa mengikat apabila dalam kontrak perpanjangan tersebut HPH ikut menandatanganinya. Sedangkan dalam dokumen perpanjangan kontrak tersebut yang bertanda tangan justru perusahaan BUMN dengan anak perusahaannya, yakni PT Pelindo II dengan JICT.

“Kalau ada pihak yang tidak bertandatangan dia tidak mengikat, itu belum perjanjian, karena masih dirinya sendiri (antara Pelindo II-JICT), belum pihak ketiga (HPH) karena mereka belum tanda tangan,” katanya.

Pansus juga membuka sebuah dokumen yang diberikan oleh pihak JICT, tentang perubahan komposisi saham. Namun setelah dicek secara teliti oleh anggota pansus, dokumen itu hanya perubahan komposisi direksi JICT. Sedangkan dokumen yang menyatakan telah terjadi perubahan komposisi saham Pelindo II dengan HPH, sampai saat ini belum diperoleh dokumennya.(fat/jpnn)