Mantan Menlu Australia Sarankan Abbott Minta Maaf ke SBY

jpnn.com - SYDNEY - Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Gareth Evans menyarankan agar pemerintah di Negeri Kanguru itu minta maaf ke pemeirntah Indonesia pasca-terungkapnya aksi Directorate Signals Defense (DSD) yang telah menyadap pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan lingkaran dekatnya. Menurutnya, minta maaf adalah solusi bagi tegangnya hubungan antara kedua negara.

"Terima kenyataan saja. Tak diragukan lagi apa yang telah terjadi. Dan dalam situasi seperti itu kita harus mengatasi akibat yang ditimbulkan," kata Evans kepada ABC, Jumat (29/11).

Merujuk pada tindakan mata-mata tersebut, Evans yang menjadi Menlu Australia tahun 1988-1993 menyatakan, pemerintah Perdana Menteri (PM) Australia perlu secara tegas meminta maaf kepada Indonesia sebagai pihak yang dirugikan. Evans yang dalam jabatannya sebagai menlu juga beberapa kali harus mengatasi terungkapnya kasus mata-mata menyatakan, aksi operasi intelijen Australia di Indonesia sudah memenuhi syarat untuk meminta maaf.

"Kita tidak boleh mengabaikan reaksi pengungkapan kasus ini, khususnya penyadapan telepon presiden (SBY, red) dan isterinya," tegas Evans.

Dia menyarankan dua hal kepada pemerintahan PM Abbott. Pertama, secara tegas meminta maaf atas penyadapan itu. "Permintaan maaf akan dipandang setidaknya bagi pihak Indonesia, sebagai sikap penyesalan atas kesalahan luar biasa dalam menilai siapa yang berisiko bagi Australia," katanya.

Kedua, kata Evans, pemerintah harus mereview prioritas dan proses pengumpulan informasi yang dilakukan kalangan intelijen.

Evans baru saja kembali dari Jakarta melihat sendiri bagaimana sentimen orang Indonesia terhadap Australia yang begitu dingin. Karenanya dirinya kurang setuju dengan negosiasi mengenai kode perilaku yang akan didiskusikan kedua pihak. Menurutnya, hal itu akan menyeret kedua negara dalam pembicaraan yang berlarut-larut.

Meski demikian Evans tetap optimistis masalah ini akan bisa diatasi dan pandangan Indonesia terhadap Australia akan pulih dan meningkat. "Yang ironis dalam kasus ini adalah, inilah pemerintah Indonesia yang paling pro-Australia yang bisa diharapkan oleh Australia. Mereka betul-betul hanya ingin segera keluar dari persoalan ini," pungkasnya. (esy/jpnn)