Mantan Menteri BUMN Dukung Dahlan

Anggota Dewan lantas membentuk Panitia Kerja Hulu Listrik dan mendesak BPK mengaudit PLN. Dalam audit itu, salah satu yang dianggap inefisiensi PLN adalah penyewaan sejumlah genset. "Itu kan untuk pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua dan lain-lain. Waktu itu kan lagi krisis listrik, terus PLN memutuskan sewa genset untuk daerah-daerah itu," tukasnya.

Keputusan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan listrik masyarakat di luar Pulau Jawa yang harus dipenuhi Negara. Pasalnya, selama ini masyarakat di Pulau Jawa saja terpenuhi listriknya. "Ini merupakan ketidakpuasan di luar Jawa, mereka itu merasa seperti bukan masyarakat Indonesia. Karena itu saya coba mengantisipasinya," kata dia.

Dahlan menegaskan, pemilihan genset tersebut karena pembangunan pembangkit listrik membutuhkan waktu lama, sekitar tiga tahun bahkan lebih. Sementara krisis listrik di daearh terpencil sudah terjadi bertahun-tahun. "Apakah rakyat bisa sabar? Atau, apa pemerintah bisa membangun pembangkit dengan sangat cepat untuk mengatasi masalah itu. Jadi itu alasannya sewa genset," tukasnya.

Menurut Dahlan, pihak-pihak yang protes pemakaian genset itu karena mereka tidak pernah merasakan penderitaan rakyat di pulau-pulau terpencil. Dia mengakui bahwa dengan pemakaian genset itu maka beban negara akan meningkat."Ya Negara itu kan didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya secara merata, tidak hanya rakyat di Jawa," tegasnya.