Mantan Napi Teroris Ditawari Pelatihan Wirausaha Produktif

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan siap memfasilitasi para narapidana teroris (napiter) dan korban teroris (penyintas) untuk mengikuti pelatihan wirausaha produktif dan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK).
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, ada dua program yang bisa dikontribusikan kepada para napiter dan penyintas.
Pertama membantu melengkapi mereka dengan seperangkat keterampilan agar bisa berwirausaha produktif.
“Kami bisa siapkan seperangkat bantuan untuk mengembangkan wirausaha produktif mulai dari pelatihan, permodalan hingga pembinaannya. Misalnya mereka bisa ikut pelatihan berbasis Teknologi Informasi (TI), teknik, fesyen (menjahit, disain) sehingga bisa langsung mandiri,” kata Menteri Hanif dalam silaturahim ‘Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (satukan NKRI)’ yang mempertemukan 124 mantan narapidana teroris dengan penyintas di Jakarta, Rabu (28/2).
Kedua adalah program pelatihan kerja atau pelatihan vokasi yang dilaksanakan di balai latihan kerja.
Ada 301 Balai Latihan Kerja (BLK) yang menyediakan banyak pelatihan vokasi dengan berbagai jurusan keahlian.
“Siapapun bisa ikut pelatihan, termasuk napiter dan penyintas teroris yang menderita kecacatan (disabilitas), inklusivitas pelatihan kerja sudah diterapkan di lingkungan Kemnaker," ujar Menteri Hanif.
Menaker Hanif menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN terkait penyandang disabilitas.
Kementerian Ketenagakerjaan siap memfasilitasi para narapidana teroris (napiter) dan korban teroris (penyintas) untuk mengikuti pelatihan wirausaha produktif.
- Wamenaker Noel Dukung Ide Direksi Pegadaian Harus Paham Hubungan Industrial Pancasila
- Menhut: MoU dengan Kemnaker untuk Perluas Lapangan Kerja-Pemberdayaan Petani Hutan
- Pertamina Hulu Energi Wujudkan Asa dan Mimpi Sahabat Istimewa Lewat 13 Program Ini
- Grab Indonesia Klarifikasi soal Pemberian BHR Rp 50 Ribu ke Mitra Pengemudi
- Kemnaker Evaluasi Aplikator Transportasi Daring Soal Laporan Pemberian BHR Rp 50 Ribu
- Waka MPR Dukung Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Ditingkatkan