Mantan Panitera MK Jadi Tersangka

Dia beralasan, hasil pemilihan legislatif 2009 diraihnya dukungan 20.728 suara, disusul nomor urut 2 atas nama Ahmad Yani dengan perolehan 17.709 suara. Total suara PPP dari 9 caleg di dapil I Sumsel sebanyak 68.061 suara. Lantas, DPP PPP mengajukan gugatan ke MK atas dugaan pengurangan suara PPP di dapil Sumsel 1 sejumlah 12.951 suara. DPP PPP memberikan kuasa kepada kuasa hukum PPP, Ahmad Yani.

“Putusan MK menetapkan suara PPP bertambah 10.417 suara. Namun, anehnya tambahan suara partai itu diberikan kepada Caleg nomor urut 2, Ahmad Yani. Padahal dalam undang-undang, suara partai itu diberikan kepada Caleg yang mendapat suara terbanyak, yaitu saya,” tukas Donnie.

Merasa tak puas keputusan hakim PTUN yang menolak penanganan perkara yang diajukannya, Donnie melakukan perlawanan dengan cara banding ke PT TUN. Gugatan itu didaftarkan oleh pengacaranya Teguh Wicaksono SH ke staf sekretariat PTUN Jakarta, Aan Supriatno dan ditandatangani oleh Kepaniteraan Wahidin SH MH, dengan nomor perkara 191 tanggal 3 Juni 2010. Materi yang digugat ialah Keppres No.70/2009 tentang peresmian anggota DPR RI periode 2009-2014.

Kuasa hukum Yani yang juga Wakil Ketua LBH DPP PPP, MH Hadrawi Ilham mengatakan, penambahan 10.417 suara untuk Ahmad Yani adalah sah. Suara itu diperoleh berdasar keputusan MK.