Mantan Pejabat Depsos Didakwa Korupsi Proyek Fakir Miskin
Senin, 24 Oktober 2011 – 17:01 WIB
JAKARTA - Mantan pejabat Departemen Sosial (Depsos), Yusrizal, didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada proyek-proyek di Depsos yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Yusrizal saat menjabat Kasubdit Kemitraan Usaha Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin pada Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial di Depsos, dianggap memperkaya diri dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara. Akibatnya, Depsos mengeluarkan dana hingga Rp 19,4 miliar untuk pengadaan 6000 mesin jahit dari PT Lasindo. "Seharusnya total yang dibayar adalah Rp 10,12 miliar. Dengan demikian terjadi kemahalan Rp 7,3 miliar," sebut JPU.
Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidan aKorupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (24/10), Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zet Tadung Allo, menyatakan bahwa Yusrizal kecipratan uang dari proyek-proyek Depsos. Di antaranya adalah proyek mesin jahit yang didanai APBN 2004, Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2004 dan APBN 2006, serta proyek pengadaan sapi yang dibiayai APBN 2004.
Untuk proyek mesin jahit , JPU mendakwa Yusrizal ikut mengarahkan agar memenangkan PT Ladang Sutra Indonesia (Lasindo) sebagai rekanan Depsos. Mesin jahit yang dibeli adalah buatan China dengan merek JITU model LSD 9990. Harga satuan mesin jahit yang sebenarnya hanya Rp 1,68 juta, digelembungkan menjadi Rp 3,24 juta.
Baca Juga:
JAKARTA - Mantan pejabat Departemen Sosial (Depsos), Yusrizal, didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada proyek-proyek di Depsos yang diperuntukkan
BERITA TERKAIT
- Waka MPR Sebut Kemenangan Gaza sebagai Penyelamatan Peradaban dan Kemanusiaan Global
- Adhy Karyono Tetapkan Status Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di Jatim, Sampai Kapan?
- Guru Besar IPB: Jangan Impor Daging dari Negara yang Belum Bebas PMK
- Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan Berpotensi Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia
- Megawati Soekarnoputri Tiba di Roma untuk Menghadiri World Leaders Summit
- Prof, Ada juga Masalah Serius Honorer Database BKN, Jangan Disepelekan