Mantan Peragawati Ragukan Jokowi Bisa Tuntaskan Masalah TKI
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP, Okky Asokawati meragukan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia, terkait penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bisa mengubah nasib para penyumbang devisa bagi negara itu.
"Saya tidak yakin dengan kehadiran Presiden Jokowi, akan serta-merta memperbaiki masalah TKI di Malaysia," kata Okky, Senin (9/2).
Okky meragukan hal tersebut karena melihat rekrutmen, pengawasan keberangkatan dari pihak imigrasi serta pengawasan di negara penempatan khususnya Malaysia, belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.
"Sebetulnya kalau pemerintah memang memiliki keberpihakan kepada kesejahteraan dan perlindungan TKI, maka masalah-masalah yang menyedihkan atau merendahkan martabat bangsa bisa tidak terjadi," tegas legislator asal Dapil DKI Jakarta II ini.
Okky juga mengaku sudah sering meminta kepada Menaker sebelumnya, Muhaimin Iskandar, untuk membuat road map terkait rencana negara hanya akan mengirim TKI formal ke luar negeri pada tahun 2017. Namun sampai sekarang road map tersebut tidak pernah ada. Karena itu dia mengingatkan agar menteri saat ini, Hanif Dhakiri memprioritaskannya.
Mantan peragawati itu juga menilai program moratorium TKI serta pembentukan Satgas Pengawasan TKI yang sudah ada sejak era Muhaimin, belum maksimal menghentikan tindakan-tindakan yang melecehkan anak bangsa.
"Langkah tersebut tidak seketika akan menyelesaikan masalah. Setelah lawatan Presiden Jokowi ke Malaysia, kalau tidak ada tindak lanjut berupa terobosan akan perlindungan dan rekrutmen CTKI, maka kunjungan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi nasib CTKI dan TKI," tandasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP, Okky Asokawati meragukan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia, terkait penanganan Tenaga Kerja
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Beri Efek Jera, Bea Cukai Nanga Badau Musnahkan Barang Hasil Penindakan Selama 2 Tahun
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
- Berita Duka, Ibu Sainah Binti Marzuki Meninggal Dunia