Mantan Senator Desak Jokowi Segera Sikapi Kisruh di DPR
jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil sikap terhadap munculnya DPR tandingan. Menurut Ida, munculnya DPR tandingan justru akan membuat kinerja pemerintahan Jokowi tak efektif.
"Presiden Jokowi harus segera bersikap, karena adanya DPR tandingan membuat kinerja lembaga-lembaga negara jadi terganggu," kata Ida, di Jakarta, Kamis (30/10).
Ida mengatakan, kisruh di DPR memang imbas dari pemilihan presiden. Sebab, Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo Subianto yang kalah di pemilu presiden memang dominan di parlemen dan dan tidak memberi ruang bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Jokowi.
“Pilpres telah menciptakan keterbelahan di tingkat elite. Padahal sebenarnya sudah tenang di tingkat rakyat," ujarnya.
Mantan senator asal Sulawesi Tenggara menambahkan, jika kondisi di DPR terus bergolak maka pemerintahan Jokowi pun pasti akan terganggu. Namun, lanjut Ida, hal yang paling dikhawatirkan adalah kekecewaan rakyat.
"Kalau rakyat kecewa, maka bukan mustahil akan memunculkan gerakan separatis, tidak akan mengakui baik presiden maupun DPR. Apalagi memang ada kekecewaan sebagian besar daerah yang diabaikan dalam rekrutmen kabinet. Ini artinya para elite penyelenggara negara yang membuat berantakan pemerintahan di negeri ini," katanya.
Karenanya Ida mengingatkan para politikus di DPR untuk segera mengakhiri situasi yang tidak sehat. Selain itu, Ida juga meminta Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pro-aktif mendekati DPD.
"Jokowi-JK harus pro-aktif, seraya memastikan bahwa pihak mana pun harus berjalan dalam koridor hukum. Karena bisa fatal kalau pihak pimpinan DPR masing-masing mengklaim diri paling sah untuk mengundang mitra kerjanya," pungkas Ida.(fas/jpnn)
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil sikap terhadap munculnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Eddy Soeparno: Retreat Kepala Daerah, Ajang Menyamakan Persepsi Kejar Target 8 Persen
- Legislator PKB Duga Pagar Laut Modus Menguasai Lahan, Minta Menteri ATR Tanggung Jawab
- Soal Rencana Pembatasan Usia Medsos, Dave Komisi I: Keberpihakan Melindungi Generasi Muda
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- Reaksi Ahmad Luthfi soal Andika-Hendi Cabut Gugatan Pilgub Jateng di MK