Mantan Senator Sebut Penyelenggara Negara Gairah Untuk Korupsi

jpnn.com - JAKARTA - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada semester I tahun 2015, menemukan potensi hilangnya uang negara sebesar Rp33,46 triliun. Jumlah tersebut menurut mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, merupakan sejarah terburuk administrasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

“Hanya ada dua kata untuk temuan BPK kaliini, yakni fantastis mengerikan. Ini merupakan sejarah terburuk administrasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia karena sebelumnya tidak pernah terjadi,” kata Laode Ida, Selasa (6/10).

Menurut Ida, ada dua kemungkinan kenapa itu terjadi? “Pertama, penyelenggara negara di era pemerintahan Joka Widodo-Jusuf Kalla, khususnya di sektor-sektor yang jadi temuan, kurang memiliki kemampuan profesional di bidang administrasi keuangan negara. Padahal, Jokowi berjanji untuk menghadirkan penyelenggara negara yang profesional," ujar Ida.

Kedua, lanjutnya, adanya gairah penyelenggara negara untuk menyalah-gunakan wewenang. Ini jelas bagian dari gairah untuk korupsi.

“Instansi penegak hukum terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan atau KPK, harus segera mengambil langkah tindak lanjut,” sarannya.

Jika Presiden Jokowi konsisten dengan janjinya untuk memberantas korupsi, menurut La Ode Ida, Presiden Jokowi harus tampil sebagai panglima untuk mengomandoi menindaklanjuti temuan BPK itu.

Tanpa perhatian khusus Presiden, terbuka peluang bagi oknum penegak hukum untuk menjadikan temuan BPK itu sebagai "ATM" sebagaimana selama ini terjadi.

“Kalau perlu, segera copot atau nonaktifkan pimpinan instansi tempat terjadinya praktik penyimpangan anggaran negara itu, sehingga bisa berefek jera ke depan,” tegasnya.