Mantan Stafsus SBY: Kalau Pak Jokowi Malu Pakai BLT, Ganti BLJ
jpnn.com - JAKARTA - Mantan staf khusus presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief mengkritik kebijakan penyelamatan ekonomi nasional ala Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, semua paket kebijakan penyelamatan ekonomi berfungsi mengamankan perekonomian rakyat.
"Negara masih bisa mempertahankan daya beli rakyat dengan cara cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT). Jangan malu keluarkan cash transfer BLT di saat ekonomi lembek begini. Kalau Pak Jokowi malu dengan BLT, ganti saja dengan bantuan langsung Jokowi (BLJ)," ujar Andi, melalui twittnya.
Andi mengaku heran, Jokowi menolak cash transfer tapi dia gemar bagi buku dan sepeda gratis. "Cash transfer BLT itu biasa dilakukan hampir di semua negara, itu bukan menghina masyarakat, itu dana bergulir untuk menjaga daya beli rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut, dia juga mengkritik sikap Jokowi mau mengatur ekonomi tapi membiarkan menterinya Puan Maharani yang semau-mau rangkap jabatan. Menurut Arif, Mana mungkin pelaku ekonomi percaya Jokowi mampu atasi krisis ekonomi.
"Rizal Ramli juga hanya preman kabinet. Tidak ada aturannya cucu proklamator boleh merangkap-rangkap jabatan semaunya. Bang @RamliRizal galaknya sama Menteri Rini, sama cucu proklamator keok. Itu namanya rajawali masuk angin," tegas Andi.
Karena itu, dia menyarankan Jokowi jika tidak mampu tegas terhadap dua jabatan Puan, lebih baik mengundurkan diri saja dari presiden.
"Mengatasi Puan yang dua jabatan saja tidak mampu, mau mengatasi pelambatan ekonomi. Tidak ada rumus Pak Jokowi. Dalam sejarah republik, ada menteri ilegal, ya baru zaman Jokowi ini," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Mantan staf khusus presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief mengkritik kebijakan penyelamatan ekonomi nasional ala Presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BNI Culture Fest 2024: Transformasi Dalam Membangun Budaya Kerja & Kinerja
- Dampingi Prabowo Bertemu PM Trudeau, Menko Airlangga: Ini Mampu Tingkatkan Perdagangan
- Kemenko Perekonomian Meluncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital
- Dihadiri 25 Pakar & Praktisi Terkemuka, IKF 2024 Diikuti Lebih dari 1.600 Peserta
- Dukung Indonesia Fintech Summit 2024, Perusahaan Digital Rasakan Literasi Masyarakat Makin Tinggi
- Puluhan Perusahaan Raih BUMN Branding & Marketing Awards 2024