Mantap Jiwa! Bu Mega Tutup Kongres PDIP dengan Semangat Tri Karsa

jpnn.com, DENPASAR - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memperkenalkan konsep Tri Karsa guna mendorong seluruh kadernya agar memiliki kekuatan jiwa Pancasila. Menurutnya, berpartai bukan sekadar untuk memenangi pemilu, tetapi harus ada karsa untuk mencapai Indonesia yang benar-benar merdeka.

Berpidato pada penutupan Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (10/8), Megawati menyatakan, poin pertama Tri Karsa merupakan tonggak untuk makin meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara. Karena itu, Presiden Kelima RI itu meminta kader PDIP terus berjuang untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Kedua, berjuang untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman perencanaan pembangunan di segala bidang kehidupan. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, maupun bidang lingkungan hidup dalam politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan," kata Megawati dalam acara Kongres Kelima PDI Perjuangan di Grand Inna Hotel, Sanur, Bali, Sabtu (10/8).

BACA JUGA: Kritikan Novel Bamukmin buat Kehadiran Prabowo di Pembukaan Kongres PDIP

Ketiga, kata Megawati, seluruh kader PDIP harus berjuang menjadikan Pancasila hidup dan menghidupi rakyat dalam lima bidang prioritas, yakni sandang pangan papan, pendidikan, tenaga kerja dan jaminan sosial, infrastuktur dan lingkungan hidup.

"Dan yang paling utama dalam bidang agama, kepercayaan, mental spiritual dan kebudayaan," jelas dia.

Di samping itu, Megawati juga mengingatkan para kader PDIP untuk berjuang tanpa henti dengan kesabaran progresif revolusioner. Menurut Megawati, PDIP harus menjadi partai yang terarah dan terukur dalam menghasilkan keputusan politik.

Putri Proklamator RI Bung Karno itu menegaskan, kerja politik utama parpol harus menghasilkan keputusan politik dengan mengorganisasi seluruh tenaga rakyat. Karena itu Megawati juga mewanti-wanti kader-kader PDIP agar mengindari politik transaksional.