Mantap, Pemprov Sumsel dapat Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya

IHPD yang disampaikan tersebut memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel pada 2022.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru pun mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh Tim Pemeriksa yang telah berupaya untuk menyelesaikan pemeriksaan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. 

Herman Deru menyebut pemeriksaan tersebut juga bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian Laporan Keuangan.

Sejak Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI kesembilan kalinya secara berturut-turut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan untuk menindaklanjuti permasalahan selama proses pemeriksaan berjalan," jelasnya. 

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. 

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj.R.A. Anita Noeringhati. Tampak hadir juga dalam kesempatan tersebut Sekda Provinsi Sumsel Ir..S.A Supriono.(jpnn)