Manuver Capres Independen Hanya Cari Peluang

JAKARTA - Manuver sejumlah tokoh yang mendeklarasikan dirinya sebagai Capres (calon presiden) perseorangan atau independen dinilai sebagai tindakan yang salah kaprah karena di samping konstitusi tidak memungkinkan, munculnya Capres independen juga tidak masuk akal di era multi partai saat ini.

jpnn.com - “Di Indonesia, tokoh yang menjadi Capres independen itu hanya cari-cari peluang saja. Dan manuver capres independen itu salah kaprah,” kata Ketua Plh PKN Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy BB Janis kepada pers di Jakarta, Jum’at (22/8).

Untuk diketahui sejumlah tokoh yang telah mendeklarasikan diri sebagai capres independen seperti mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan [Pedoman Indonesia] M. Fadjroel Rachman, dan Koordinator Indonesia Satu, RA. Berar Fatiah.

Kendati diakui bahwa dalam prinsip demokrasi yang murni memang tak ada larangan untuk mencalonkan diri sebagai presiden melalui jalur independen. Tetapi di era multi partai sekarang ini, semestinya wacana Capres independen tidak perlu dikembangkan.

“Tidak ada sandaran pertanggungjawaban dan landasan konstitusi dari manuver Capres independen. Selain itu bertanggung jawab kepada siapa? Platform-nya apa. Sejelek-jeleknya partai politik, tetap punya platform dan mekanisme pertanggungjawaban,” ujar Roy Janis.

Karena itu, mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR ini menduga ada agenda tertentu dari tokoh yang mencalonkan diri sebagai presiden melalui jalur perseorangan. “Orang-orang itu justru berbahaya kalau ‘ketiban’ pulung. Saya tahu siapa-siapa mereka,” katanya.

Lebih jauh Roy Janis menegaskan bahwa Indonesia butuh presiden fresh yang memiliki nilai rapor delapan plus, ketimbang nilai enam. Karena jika presiden hanya mempunyai nilai rata-rata dibawah delapan, tidak akan mampu lakukan lompatan besar atau perubahan.

“Kinerjanya tidak signifikan dan hanya bisa lakukan tambal sulam, sehingga bangsa ini tak bisa keluar dari lingkaran setan,”katanya.

Selain itu, tambah bekas anak buah Megawati itu, pemimpin daur ulang --merek yang pernah berkuasa, tetapi gagal mengemban amanat rakyat, red-- tidak pantas mencalonkan kembali pada pilpres 2009, karena rapornya merah. Sebab, pemimpin yang rapornya merah, kalau diberi kesempatan untuk memimpin lagi pemerintahan, akan lalukan praktek masa lalu yang merugikan rakyat.