Manuver Capres Independen Hanya Cari Peluang

“Oleh sebab itu, perlu munculnya pemimpin baru. Masalah usia tidak begitu penting, yang penting orangnya harus harus fresh. Pemimpin baru itu bukan pemimpin daur ulang,” ujar Roy Janis lagi.

Ia mengusulkan, sebaiknya presiden dan wakil presiden 2009 berasal dari satu partai, karena kalau diusung oleh gabungan beberapa parpol, tidak sehat lagi. Seperti duet SBY-JK yang diusung beberapa partai, pada akhirnya nanti akan cari pasangan masing-masing untuk maju dalam pilpres 2009.

Menjawab pertanyaan tentang perlunya fit and propertest untuk cawapres, Roy Janis mengemukakan, fit and propertest bagi cawapres hanya terjadi pada era Soeharto. Ia mengamati betul orang yang akan direkrutnya jadi pemimpin. Ringkasnya, Soeharto mengkader pemimpin sejak awal.

Soeharto, kata Roy Janis, memilih seseorang jadi cawapres tidak secara dadakan, tetapi disiapkan selama 5 tahun. Terlepas dari kekurangan Soeharto, apa yang dilakukan penguasa Orde Baru itu benar dan hasilnya baik. Soeharto punya asesmen dalam memilih orang.

Menurut dia, masalah pimpinan nasional yang gonjang-ganjing sekarang ini bukan karena sistemnya jelek tetapi terletak pada orang yang jadi pemimpin. Kenyataannya, para elit memang mau bersatu tetapi bukan untuk memikirkan masalah bangsa, melainkan bagaimana cara untuk meraih kemenangan.

“Yang kita saksiokan, setelah mereka menang dan memegang kekuasaan, kerjanya hanya bagi-bagi proyek, akibatnya korupsi makin merajalela alias tidak bisa diberantas. Ini cerita nyata, bukan ngarang dan pragmatisme begini tidak akan bisa untuk mengatasi masalah rakyat,” ujarnya.

Di akhir uraiannya, Roy Janis yang juga salah satu pentolah partai bernomor urut 16 itu berpendapat, semua presiden RI dari sejak Bung Karno hingga yang sekarang, rapornya tidak ada yang biru dan mereka langgar Pancasila 1 Juni 1945.

Bung Karno lakukan kesalahan fatal karena mau jadi presiden seumur hidup. Soeharto terkenal otorier saat berkuasa, BJ Habibie lepaskan Timtim, Gus Dur itu karena mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR.