Manuver Demokrat Kianati Koalisi

JAKARTA -- Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai sikap Partai Demokrat (PD) yang mendekati PDIP yang diakui Ahmad Mubarok sebagai bagian dari permainan politik, justru merupakan bentuk pelanggaran kontrak politik Demokrat dengan partai koalisinya. Demokrat dinilai telah berlaku tidak santun terhadap partai koalisi pendukung SBY-Boediono.

 

"Kalau begitu, siapa yang tidak santun dalam berpolitik? Dulu partai-partai peserta pemilu diajak untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Sekarang ditekan dengan cara memperalat PDIP dan Golkar yang dalam pilpres menjadi rival politik SBY," kata Ikrar Nusa Bakti, dalam dialog kenegaraan bertema 'Kontrak Politik vs Hak Prerogratif Presiden' di DPD, Rabu (26/8).

 

Bahwa rencana koalisi PD dengan PDIP dinilai akan memberikan rasa nyaman bagi kedua partai, itu sangat logis. Apalagi PDIP juga sudah lelah menjadi oposisi. "Tapi bisa dibayangkan, pemerintahan macam apa yang akan terbentuk dengan parlemen yang tidak berani mengatakan 'tidak' untuk sebuah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak membela rakyat?" tanya Ikrar.

 

Secara terpisah, pengamat Politik dari Indonesian Institute, Cecep Effendy, menganggap wajar jika SBY sebagai pemenang pilpres menghimpun sebanyak mungkin koalisi dalam rangka menyusun pemerintahan yang didukung oleh DPR.