Manuver Panglima TNI Tak Bernuansa Politik

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai aksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang belakangan menuai kontroversi dinilai hal biasa, bukan manuver politik.

Pandangan ini disampaikan oleh sejumlah narasumber dalam diskusi bertajuk "Politik bukan Panglima" di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/10).

Sejumlah aksi Jenderal Gatot yang disorot adalah mengenai isu impor 5.000 senjata api oleh institusi nonmiliter yang mengatasnamakan Presiden Joko Widodo, hingga nonton bareng film G30S-PKI.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, dalam konteks politik bukan panglima. Harus dibedakan antara institusi militer TNI dengan pimpinannya. Sebab, secara lahiriah, lembaga pertahanan tersebut sudah tidak boleh lagi berpolitik.

"Soal polemik senjata, itu menurut saya memang ranah dia," ujar Bobby.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil juga berpandangan serupa. Apa yang dilakukan Jenderal Gatot menurutnya masih dalam koridor meskipun ada yang menilainya politis.
Apalagi, katanya, dalam posisinya sebagai Panglima TNI, wajar setiap tindakannya disorot publik. Termasuk hadir dalam beberapa forum hingga mengomentari sejumlah fenomena politik.

"Apa yang dilakukan Jenderal Gatot bukan asing menurut saya, itu sebagai bahagian tanggung jawabnya sebagai warga negara, di samping prajurit dan panglima, dia tentu harus merespons peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri ini,” ucar Nasir.

Dia mengingatkan bahwa ditinjau dari filosofinya, TNI lahir dari rahim rakyat. Sehingga ketika rakyat mengalami berbagai persoalan, hal itu harus direspons oleh Panglima TNI.