Marah Penugasan
Tentu rakyat di daerah-daerah terpencil sangat senang. Harga BBM menjadi terasa murah di sana.
Pemerintahlah yang sebenarnya menanggung ongkos kirim itu. Setiap tahun Pertamina membuat perhitungan ongkos kirim itu. Lalu, ditagihkan ke Kementerian Keuangan.
Pertamina juga mendapat penugasan membangun proyek petrokimia raksasa di Tuban, Jatim. Saya tidak tahu lewat keppres atau hanya lewat pengarahan.
Pemerintah berkepentingan untuk mengurangi impor di bidang itu. Pemerintah juga ingin Indonesia kian mandiri.
Secara hitungan bisnis, Pertamina belum mampu melakukannya. Investasinya terlalu besar.
Kalaupun bisa cari pinjaman, ”ruang untuk meminjam” tidak cukup. Kalau harus berpartner, Pertamina kehilangan kesempatan bisnis.
Direksi dan komisaris Pertamina memang harus menjalankan dua misi sekaligus: misi perusahaan (harus laba, tidak boleh rugi) dan misi dari pemerintah.
Maka, sebaiknya Pertamina harus berterus terang kepada pemerintah. Terutama kepada presiden: mampu atau tidak –dari segi kemampuan perusahaan.
Inilah inti kemarahan lain Presiden Jokowi. Jangan berlindung di balik penugasan pemerintah.
- Menteri BUMN: Kalau Bisa BTN jadi Megabank yang Memberikan Solusi Perumahan
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Akademisi Nilai Daftar Tokoh Terkorup OCCRP Tidak Jelas Ukurannya
- Palang Rel