Marah Penugasan

Dengan demikian, presiden punya kejelasan apa yang harus dilakukan. Tidak seperti digantung oleh PHP.
Misalnya, Pertamina mengatakan: tidak mampu, pemerintah yang akan memikirkannya. Termasuk, kalau perlu, mengundang investor asing. Tinggal pemerintah mempertimbangkan risiko politiknya.
Atau, pemerintah tetap menugaskan Pertamina. Dengan berbagai bantuan. Mulai penjaminan pemerintah sampai subsidi bunga pinjaman.
Tentu pemerintah punya misi yang lebih besar dari perusahaan. Di mata pemerintah, Pertamina memang akan rugi di satu sisi, tetapi negara akan untung di banyak bidang.
Maka, yang diperlukan adalah keterusterangan itu: mampu atau tidak.
Kalau tidak, apakah masih bisa dibuat mampu. Pertamina minta apa saja. Lalu, pemerintah yang akan menilai apakah permintaan itu bisa ditawar.
Di pihak lain, PLN akan kebebanan penugasan yang lebih berat: harus pindah ke listrik hijau. Biaya produksinya lebih mahal, sedangkan tarif listriknya tidak boleh naik.
Pun PLN, juga harus berterus terang. PLN harus siap melaksanakan, tetapi juga harus menyampaikan akibat apa saja yang akan dialami PLN.
Inilah inti kemarahan lain Presiden Jokowi. Jangan berlindung di balik penugasan pemerintah.
- Isu Matahari Kembar Diredakan Muzani, Bukan Dasco Apalagi Hasan Nasbi, Tumben
- Matahari Kembar
- Sahroni Nilai Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Kurang Pas, Begini Alasannya
- Lemkapi Minta Pertemuan Sespimmen dengan Jokowi Tak Dipolitisasi
- TASPEN Rayakan 62 Tahun Penuh Kepedulian, Beri Bantuan Kursi Roda ke Peserta Pensiun
- Peserta Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Dugaan Keterlibatan Polisi Pada Pilpres 2024