Marak Kasus Pemerasan oleh Polisi, ISESS Desak Prabowo Evaluasi Kapolri

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto didesak melakukan evaluasi terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebab, belakangan ini kerap muncul kasus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Belum selesai kasus dugaan pemerasan yang dilakukan polisi terhadap WN Malaysia saat menonton acara Djakarta Warehouse Project (DWP) akhir tahun lalu, kini muncul lagi kasus dugaan pemerasan yang dilakukan polisi terhadap anak bos Prodia.

Kemudian, kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi kembali mencuat di Sumatera Utara. Polisi itu diduga memeras sejumlah sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) daerah Sumatera Utara. Tak disangka, totalnya mencapai Rp 4,7 miliar.

Selain itu, dua anggota polisi melakukan pemerasan tapi tidak dipecat dari institusi Polri dan hanya dijatuhi penempatan khusus serta sanksi demosi di Semarang, Jawa Tengah.

Selain kasus pemerasan, ada juga polisi diduga melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia di Jawa Tengah.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan salah satu problem maraknya kasus pelanggaran hukum oleh kepolisian karena tidak berjalannya reformasi di kepolisian.

Menurut dia, tidak berjalannya reformasi di kepolisian karena lemahnya kepemimpinan di pucuk Polri.

“Salah satu problem tidak berjalannya reformasi di kepolisian adalah lemahnya kepemimpinan. Lemahnya leadership ini ditandai dengan ketidakkonsistenan penegakan aturan, baik UU maupun peraturan organisasi,” kata Bambang saat dihubungi wartawan pada Sabtu (22/3).