Marak, Pelanggaran Tarif Bus
Naik 76-100 Persen dari Batas Atas, Izin Trayek Dibekukan
Sabtu, 25 Agustus 2012 – 07:25 WIB

MASIH TIGA LIMA PERSEN - Seratusan pemudik jalan kaki yang baru tiba berjalan menuju Terminal terpadu Merak (TTM), kemarin. Berdasarkan data TTM, jumlah penumpang arus balik hingga Jumat (24/8) baru 35 persen dari jumlah total pemudik yang melakukan penyeberangan dari Jawa ke Sumatera, yakni sebanyak 78.141 penumpang. Dengan kata lain, masih ada 65 persen pemudik yang belum kembali.FOTO : DONI KURNIAWAN/BANTEN RAYA
JAKARTA - Pelanggaran tarif bus selama mudik Lebaran tahun ini kembali terjadi. Kementerian Perhubungan berwenang mengaku menemukan banyak bukti dan laporan pelanggaran tarif bus ekonomi.
"Ada 38 bus ekonomi yang terindikasi nakal menaikkan tarif melebihi batas selama Lebaran, itu belum yang dari laporan masyarakat," ujar Kepala Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan di Posko Pengamatan Angkutan Lebaran Terpadu kemarin.
Baca Juga:
Tapi, Bambang tak menyebutkan nama ke-38 bus tersebut. Fakta itu ditemukan dari hasil pengecekan langsung di lapangan yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat sejak H-7 Lebaran lalu.
Bambang mengatakan, ada sekitar 171 unit bus ekonomi yang dipilih secara acak untuk dipantau. Lokasi pemantauannya tersebar di 14 kota, yaitu Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kudus, Yogyakarta, Medan, Banten (Merak), Lampung, Palembang, Madiun, Surabaya, dan Malang. Hasilnya puluhan bus terindikasi menaikkan tarif melebihi batas atas.
JAKARTA - Pelanggaran tarif bus selama mudik Lebaran tahun ini kembali terjadi. Kementerian Perhubungan berwenang mengaku menemukan banyak bukti
BERITA TERKAIT
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar