Mardani Klaim Komisi II Akan Dalami Temuan Koalisi Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mendalami temuan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, data KPU itu berasal Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mardani mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum. "Memang, kemampuan KPU untuk memastikan keabsahan dari keseluruhan data itu masih ada ketidaknyambungan dengan Kemendagri dalam hal ini Ditjen Dukcapil," kata Mardani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/9).

Menurut Mardani, saat rapat dengar pendapat (RDP) terakhir Komisi II DPR dengan pihak terkait, diketahui hanya sekitar 126 ribu data yang belum matching.

Namun, kata dia, pertemuan antara sekretaris jenderal koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Senin (3/9), menemukan 25 juta identitas ganda. Menurut Mardani, temuan itu menjadi masukan yang sangat berharga bagi Komisi II DPR. "Kami akan dalami," tegas Mardani.

Ketua (Dewan Pimpinan Pusat) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, untuk memerotes persoalan ini sebenarnya sudah ada saluran yang disediakan undang-undang.

Karena itu, Mardani meminta komplain dari partai koalisi tersebut perlu diperhatikan. Dia juga yakin, KPU sudah menjalankan tugasnya terkait persoalan ini sesuai dengan jenjang yang ada Peraturan KPU (PKPU).

Pertama, kata Mardani, tentulah melihat DPS. Kemudian, DPS hasil perbaikan dan baru ditetapkan daftar pemilih tetap (DPT). "Jadi, tidak ujug-ujug DPT. Nah, sekarang ketika proses itu (penetapan DPT) ada informasi itu (temuan). Menurut kami sederhana, ini harus ditindaklanjuti," jelasnya.