Mardani: Pilkada Harus Tunjukkan Energi Positif Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera menyebutkan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember di 270 daerah pemilihan, merupakan pilkada yang paling berisiko.
Hal itu lantaran diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.
Karena itu penyelenggaran Pilkada serentak harus diperhitungkan secara matang termasuk penerapan protokol kesehatan secara ketat.
“Karena itu kami harus benar-benar memperhitungkan secara matang agar risiko tinggi penyelenggaraan Pilkada serentak, tetapi bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada melawan Covid-19,” kata Mardani dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi” di Media Center MPR/DPR RI, Lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020).
Turut berbicara dalam diskusi ini anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, dan pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe.
Mardani mengungkapkan salah satu yang diperhitungkan dalam pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 adalah pengumpulan massa.
“Kami mendorong Peraturan KPU dalam bab pengumpulan massa. Kita minta jaga jarak sekitar 2 meter. Kami juga mendesak KPU atau Bawaslu menghentikan kampanye yang tidak mengikuti protokol Covid-19,” katanya.
Agar Pilkada serentak menjadi momentum menghidupkan semangat kebangsaan, menurut Mardani Ali Sera, merupakan pekerjaan bersama.
Pilkada serentak harus diperhitungkan secara matang termasuk penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- Prabowo Pengin Evakuasi Warga Palestina, Mardani: Jangan Terkesan Relokasi, Berbahaya
- 9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada, Ini Pesan dan Harapan Wamendagri Ribka
- Waka MPR Dorong Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan Bagi Guru Harus Dijalankan
- Pimpinan MPR Respons soal Terbitnya Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem