Mardani PKS Mengkritisi Kebijakan Jokowi soal Proyek Kereta Cepat, Kalimatnya Menohok

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan penggunaan APBN untuk mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Mardani PKS, pemerintahan Jokowi sejak awal sesumbar proyek tersebut dibangun tanpa APBN. Tetapi, janji itu berubah 180 derajat.
Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 93 Tahun 2021 sebagai revisi dari Perpres No 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Melalui perpres tersebut, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini dibolehkan berasal dari APBN.
"Menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN," tulis dia di Twitter akun @MardaniAliSera, Selasa (12/10).
Anggota Komisi II DPR RI itu menilai kereta cepat tidak memiliki banyak manfaat. Proyek tersebut hanya membebani keuangan negara jika benar-benar rampung pada masa mendatang.
Sebab, lanjut Mardani, perkiraan minat publik dan tingkat keterisian pengguna terhadap transportasi itu bisa saja berubah pada masa pandemi Covid-19.
"Berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang," ujarnya.
Politikus PKS Mardani Ali Sera (Mardani PKS) mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi gunakan APBN mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Apakah Jokowi Akan Bergabung dengan PSI? Begini Analisis Pakar
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik
- Pengamat Politik Sebut Wajar Jokowi Diunggulkan Jadi Ketua Wantimpres RI