Mardani PKS: Pegawai KPK jadi ASN, Ibarat Api dalam Sekam
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyayangkan langkah Presiden Jokowi mengalihkan status pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadi ASN (aparatur sipil negara).
Perubahan status kepegawaian itu dilakukan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.
"Amat disayangkan, ini efek domino dari revisi UU KPK yg dilakukan beberapa waktu yg lalu," tulis Mardani lewat akun @MardaniAliSera, Rabu (12/8).
Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini, langkah menetapkan pegawai KPK sebagai ASN sudah tidak tepat sejak awal.
Pasalnya, lembaga antirasuah merupakan lembaga yang mencerminkan organisasi modern dengan logika kerja yang amat dinamis.
"Jika dibiarkan menjadi ASN, KPK akan sulit melakukan inovasi sekaligus menghilangkan semangat independensi krn KPK akan tunduk pada kebijakan birokrat," twit @MardaniAliSera.
Mardani kemudian mengutip pernyataan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), bahwa lembaga antikorupsi dalam suatu negara harus independen dan bebas dari pengaruh manapun.
Ia juga menyebut tren positif penanganan korupsi di Indonesia selama ini harus dijaga.
Politikus PKS Mardani Ali Sera menolak keputusan Presiden Jokowi mengalihkan pegawai KPK menjadi ASN.
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak
- Dalami Uang Suap kepada Paman Birin, KPK Periksa 4 Pihak Ini
- Komisi III Pilih Komjen Pol Jadi Ketua KPK, Pernah Menjabat Kapolda Sulut
- Komisi III DPR Pilih 5 Pimpinan KPK 2024-2029, Setyo Budiyanto Jadi Ketua
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting