Mardiyanto Tetap 'Ogah' Buka DP4

JAKARTA - Perseteruan sejumlah parpol yang tergabung dalam Forum Antarparpol dengan Mendagri Mardiyanto tampaknya bakal berlanjut. Pasalnya, Mardiyanto memberi sinyal tidak mau membuka Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dikehendaki 20 parpol yang tergabung dalam forum tersebut. Alasan Mardiyanto, persoalan data pemilih menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pemerintah tak mau intervensi.

"Begini. Sudah berkali-kali saya mengatakan bahwa soal DP4 ini merupakan kewenangan KPU untuk menyesuaikan (sebelum ditetapkan menjadi DPS pileg, Red). Saya tidak mau mencampuri," ujar Mardiyanto usai rapat di ruang Komisi II DPR, Senayan, Senin (20/4).

Namun, seperti dijelaskannya pula, untuk proses pendataan DPT pilpres agar tidak terulang kasus DPT pileg, dia akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran data. Dia memberi contoh antara lain dengan meminta KPU agar dalam proses pemutakhiran DPS dan penetapan DPT pilpres melibatkan perangkat RT dan RW.

Seperti diberitakan, Sekretariat Bersama (Sekber) Forum Antarparpol mendesak Mendagri Mardiyanto membuka data DP4. Forum ini sendiri terdiri dari Gerindra, Hanura, PKNU, PPRN, Partai Merdeka, PBR, Partai Buruh, PPPI, Barnas, PDK, PSI, Partai Republikan, PNBK, PPDI, PMB, Kedaulatan, Pakar Pangan, PKDI, PIS, dan PNIM.