Maret, Reformasi Birokrasi Serentak di Seluruh Provinsi

Nantinya, Kemenpan&RB akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menetapkan kabupaten/kota yang layak dijadikan pilot project. Sebab, dengan pelaksanaan reformasi, otomatis PNS-nya akan menerima reward berupa remunerasi.

Mantan Wakil Gubernur  Nangroe Aceh Darussalam (NAD) itu pun berharap, daerah yang dijadikan pilot project dapat mempercepat reformasi terhaap para birokratnya. “Khusus untuk Aceh, harus menjadi contoh, dan dalam lima bulan ke depan harus sudah siap melaksanakan reformasi birokrasi,” sambung mantan anggota DPR dari daerah pemilihan NAD ini.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan 76 daerah akan menjadi pilot project reformasi birokrasi. 76 daerah tersebut terdiri dari 33 kabupaten, 33 kota, dan 10 provinsi. Dengan memperbanyak daerah pilot project, sebut Awar, maka pelaksanaan reformasi birokrasi bisa dilakukan lebih efisien dibanding menurunkan tim pusat ke daerah-daerah.

Diantara 76 daerah yang menjadi pilot project itu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Kota Solo, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Palangkaraya, Kota Cimahi, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain. (Esy/jpnn)