Margarito Kamis: DPD RI Harus Mainkan Kartunya

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendukung upaya penguatan kelembagaan DPD RI untuk mendapatkan kesetaraan hak di lembaga parlemen.

Hal tersebut disampaikan Margarito pada acara Obrolan Senator (Obras) pada Rabu (6/10/2021).

Acara yang merupakan rangkaian dari HUT ke-17 DPD RI itu mengambil tema 'Amendemen dan Bikameral: Upaya Penataan untuk Mewujudkan Demokrasi Modern Berdasarkan Konstitusi Kenegaraan'. Hadir sebagai pembicara kunci yakni Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Tamsil Linrung, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin, dan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.

Lebih lanjut, Margarito mengingatkan penguatan itu tidak bisa diminta baik-baik. Sebab dalam politik tidak ada minta. Yang ada harus dimainkan. Lakukan Skak Ster dulu. Baru kemudian bicara.

“Jadi, DPD RI harus mainkan kartunya. Misalnya tidak berikan DIM atau pendapat, maka DPR juga tidak bisa meneruskan pembahasan, karena akan cacat hukum,” tukasnya.

Menurut Margarito, apa yang dialami DPD RI saat ini merupakan refleksi dari keangkuhan DPR RI. Katanya, keangkuhan dari DPR yang menyebabkan DPD tidak memiliki hak yang kuat di parlemen.

"Saya dukung DPD RI. Karena itu, DPD harus menunjukkan keangkuhannya juga. Tidak bisa nasibnya diserahkan atau berharap kebaikan hati pada orang orang yang ‘di sana’. Dalam politik tak ada kasihan. Iya ya iya, tidak ya tidak," ujar Margarito.

Dia menilai saat ini DPD RI harus menunjukkan taringnya. Salah satunya dengan membuat stuck sistem ketatanegaraan.