Maritim Indonesia Rawan, Tantangan Berat Menanti Kepemimpinan Prabowo Subianto

Capt. Marcellus mengidentifikasi keterbatasan anggaran dan kurangnya alokasi dana untuk sektor keamanan maritim menjadi akar masalah yang perlu segera diatasi oleh pemerintah.

"Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan keputusan cepat mengenai pembentukan entitas Coast Guard Indonesia yang kuat, baik itu Bakamla atau KPLP, upaya untuk memperkuat pengawasan maritim akan selalu terhambat," jelasnya. 

Dia menyoroti bahwa anggaran Bakamla saat ini hanya sekitar 0,2% dari total anggaran pertahanan Indonesia, jauh dari cukup untuk menghadapi tantangan keamanan laut yang makin kompleks.

Dia menambahkan kehadiran Coast Guard yang kuat bukan sekadar sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai simbol kedaulatan maritim yang mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia internasional.

"Kita membutuhkan Coast Guard yang dilengkapi dengan kewenangan serta teknologi canggih, seperti radar deteksi jarak jauh, drone pengawasan, dan armada kapal patroli cepat, untuk secara efektif menanggulangi perompakan dan ancaman maritim lainnya," kata Capt. Marcellus.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk menjaga stabilitas di jalur perdagangan vital seperti Selat Singapura.

"Kerja sama strategis dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, serta negara mitra global seperti Jepang, Amerika Serikat, dan bahkan Tiongkok harus lebih diperkuat untuk menciptakan zona aman di wilayah Asia Tenggara," ungkapnya.

Kolaborasi ini bisa mencakup latihan militer gabungan, pertukaran data intelijen, dan patroli terkoordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di perairan.