Markus Pajak Bank Jabar Makin Tersudut
Senin, 26 April 2010 – 20:55 WIB

Markus Pajak Bank Jabar Makin Tersudut
JAKARTA – Mantan mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu, Edi Setiadi, semakin tersudut. Terdakwa dugaan suap dalam kasus korupsi Bank Jabar-Banten itu terpojok dengan kesaksian tiga orang saksi. Menariknya, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi sampai ingin tahu modus yang digunakan Edi Setiadi yang menurut hakim persis dengan kasus Gayus Tambunan itu. Saat bersaksi Abbas menuturkan, terkait kasus pajak yang kurang bayar di Bank Jabar-Banten, awalnya Kantor Pajak Bandung memberikan kertas kerja pemeriksaan (KKP).
Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (26/4), tiga orang duduk sebagai saksi bagi Edi yaitu Abbas Suhari Sumantri (eks Direktur Pemasaran Bank Jabar-Banten), Heri Ahmad Bukhori (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Bank Jabar-Banten), serta Beni Riswandi (Pemimpin Cabang Bank Jabar-Banten).
Duit pajak yang dibayarkan oleh Bank Jabar itu berasal dari setoran 33 cabang Bank Jabar. KPK mensinyalir negara dirugikan sekitar Rp37 miliar atas kasus mafia pajak di Jabar ini. Modusnya, Edi menagih pajak yang kurang bayar ke Bank Jabar. Pada 2002, pajak kurang bayar Bank Jabar sebesar Rp7,25 miliar dari total yang harus sekitar Rp25 miliar.
Baca Juga:
JAKARTA – Mantan mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu, Edi Setiadi, semakin tersudut. Terdakwa dugaan suap dalam
BERITA TERKAIT
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030
- RUU KUHAP Diminta Kedepankan Prinsip Check and Balance