Markus Pajak Di Semua Lini

JAKARTA - Pernyataan bahwa markus pajak lebih ada di Pengadilan Pajak (PP) sebagaimana yang ada di dalam kasus Gayus Tambunan, ditanggapi pro dan kontra. Pasalnya, PP dianggap hanya ’membereskan’ sengketa WP akibat kesewenangan petugas pajak di Ditjen Pajak.

”Menurut saya, markus pajak itu ada di semua lini. Bukan hanya di pengadilan pajak. Yang penting oknum petugas pajak itu punya akses kepada pengambilan keputusan, jadi tergantung pada case-nya,” kata anggota Komisi XI FPDIP Maruarar Sirait kepada INDOPOS, semalam (21/4).

Menurut Ara, panggilan akrab Maruarar, atas terbongkarnya kasus mafia pajak yang menyita perhatian publik atas tersangka Gayus Tambunan, harus membuat Menkeu melakukan reformasi birokrasi total yang membuat petugas pajak lebih profesional dan bersih. ”Harus ada perbaikan secara konprehensif di pajak. Yakni dari aspek regulasinya dan regulatornya atau penyelenggaranya, dan juga wajib pajaknya,” ujarnya.

Regulasi yang harus diperbaiki, kata Ara, harus bisa dirasakan oleh wajib pajak. Seperti halnya tidak ada lagi ekonomi biaya tingggi, keamanan, dan infrastruktur. ”Kalau semuanya sudah bisa diperbaiki secara  komprehensif dan wajib pajaknya merasakan manfaatnya dari membayar pajak, maka negara ini akan terjamin pembiayaan belanja negaranya,” ucap Ara yang menyatakan bahwa 75 persen biaya APBN didapati dari pajak.