Maroko Gelar Referendum Pembatasan Monarki

RABAT - Berbagai revolusi populer di dunia Arab memberi pelajaran penting bagi Maroko. Kemarin (1/7) rakyat Maroko menghelat referendum untuk membatasi kekuasaan Raja Mohammed VI yang hampir mendekati absolut.

Sebelumnya, sang raja telah menawarkan reformasi politik. Berkaca pada revolusi Tunisia dan Mesir, Mohammed VI mengumumkan bahwa reformasi yang diusulkan bulan lalu, membagi kekuasaan pemerintahan kepada perdana menteri dan parlemen.

Dalam draf konstitusi yang menjadi dasar referendum kemarin, raja akan tetap menjadi kepala negara, militer, dan pemimpin spiritual Islam di Maroko. Sementara perdana menteri, yang akan dipilih dari partai politik terbesar di parlemen, mengambil alih tugas pemerintahan.

Analis menyatakan, muncul sedikit keraguan bahwa para pemilih bakal menyetujui konstitusi baru. Sebab, tingkat keikutsertaan pemilih akan menentukan kredibilitas hasil referendum tersebut.