Maruarar: PDIP Tolak Sri Mulyani

JAKARTA- Keluarnya surat mandat Presiden tertanggal 26 Maret 2010 dengan nomor surat R-21/Pres/03/2010 terkait penambahan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan UU nomor 47 tahun 2009 tentang APBN tahun 2010, dinilai anggota komisi XI Maruarar Sirait, sebagai kebijaksanaan yang tepat dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam surat tersebut, dikatakan untuk membahas APBN-P 2010, Presiden menugaskan bukan hanya Menteri Keuangan tapi juga Menteri Perekonomian. Baik datang sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

"Selama hampir enam tahun saya jadi anggota komisi XI dan mungkin ini pertama kalinya, Presiden akhirnya menunjuk bukan hanya Menkeu, tapi juga Menko Ekonomi untuk membahas APBN-P. Artinya, Presiden sudah memahami dan bijaksana menilai situasi dan kondisi yang terjadi di DPR saat ini," kata Maruarar pada wartawan, Senin (12/4) usai kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ‘sukses" di boikot DPR RI.

Maruarar mengatakan, Presiden dinilai sudah memahami bahwa perlawanan dari DPR sebagai tindaklanjut Pansus Century yang telah memilih opsi C, akan membahayakan kepentingan rakyat bila tidak segera diantisipasi. Bagaimanapun, APBN-P 2010 memang harus segera disetujui DPR karena menyangkut kepentingan rakyat.