Ma’ruf Asli: Rapimnas I PRIMA Dorong Demokratisasi Sistem Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) baru saja menyelesaikan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I. Kegiatan yang melibatkan pimpinan partai dari 34 provinsi ini diselenggarakan pada tanggal 3-5 Desember 2021 di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Jakarta Pusat.
Wakil Ketua Umum PRIMA Ma’ruf Asli Bhakti menyampaikan beberapa program politik yang dihasilkan dalam kegiatan itu. Salah satunya mendorong demokratisasi dalam sistem Pemilu di Indonesia.
PRIMA menuntut agar parliamentary Threshold dan presidential Threshold dihapus karena membatasi hak dan partisipasi politik rakyat.
“Bagi PRIMA, penyederhanaan parpol cukup dilakukan melalui syarat-syarat Parpol menjadi peserta pemilu,” ujar Ma’ruf di lokasi kegiatan, Minggu (5/12/2021).
Ma’ruf menambahkan, pihaknya juga mendorong agar biaya politik dalam Pemilu dan Pilkada dapat diturunkan. Metodenya dengan melakukan pembatasan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
Tidak hanya itu, sumbangan partai politik dari pihak ketiga, baik individu maupun badan usaha juga harus dibatasi.
“PRIMA mengusulkan dukungan anggaran dari negara untuk parpol. minimal 30 persen dari kebutuhan operasional partai,” tegas Ma’ruf Asli.
Selanjutnya, PRIMA akan terus mendorong agar pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diperkuat dari sektor hulu, yakni dalam penyelenggaraan negara dan urusan publik.
Wakil Ketua Umum PRIMA Ma’ruf Asli Bhakti menyampaikan beberapa program politik yang dihasilkan dalam kegiatan itu. Salah satunya mendorong demokratisasi dalam sistem Pemilu di Indonesia.
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada
- Jadi Dosen Tamu di UI, Ketua Bawaslu Ungkap Persoalan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu
- Anggota Bawaslu Puadi Beberkan Upaya Memitigasi Praktik Politik Uang di Pilkada 2024
- Anggota Bawaslu Puadi Ingatkan Pengawas Pemilu Jaga Integritas dan Mematuhi UU