Ma’ruf Cahyono: DPD RI Bisa Memainkan Peran Lebih Besar Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono mengatakan DPD RI sebagai lembaga negara memiliki eksistensi yang sangat strategis.
DPD juga diharapkan mampu memainkan perannya secara maksimal dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri negara sebagai tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Untuk memainkan peran yang lebih besar sesuai dengan hakikat keberadaanya, kata Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono, maka DPD harus keluar dari perangkap normatif yuridis konstitusional yang sudah secara limitatif dimandatkan oleh konstitusi.
"Karena melihat sejarah pembentukannya, DPD lahir untuk tujuan yang lebih besar dalam rangka memperkokoh kedaulatan NKRI untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ucap Ma'ruf dalam webinar bertajuk “Optimalisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Rangka Penguatan Demokrasi di Indonesia" pada Sabtu (10/7).
Webinar yang diselenggarakan Advokat Alumni Unsoed (AAU) Purwokerto yang diprakarsai oleh Ketua AAU Herry Suherman itu juga menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik, Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Muhamad Fauzan.
Melalui makalah berjudul “DPD dalam Perspektif Ideologi dan Konstitusi”, Ma’ruf Cahyono menjelaskan latar belakang lahirnya DPD dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia.
Sebagai salah satu perangkat lembaga negara, katanya, kelahiran DPD diharapkan memiliki eksistensi dalam mengawal proses membangsa dan menegara Indonesia, merekatkan keberagaman, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.
Sebagai representasi daerah, lanjut Ma'ruf, eksistensi DPD diharapkan dapat menjadi jembatan aspirasi dan agregasi kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan nasional yang berorientasi tumbuhnya demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono mengatakan DPD RI memiliki eksistensi yang sangat strategis dalam tata negara.
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi