Ma'ruf Cahyono: Sidang Tahunan MPR untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR selain sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada rakyat juga untuk menegakkan kedaulatan rakyat itu sendiri.
Sebab, prinsip sebagai negara demokrasi yang menganut kedaulatan rakyat, maka penyelenggaraan negara berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
"Yang lebih penting dalam Sidang Tahunan MPR adalah bagaimana kita menegakkan kedaulatan rakyat, melembagakan demokrasi dengan cara-cara yang terbuka dan transparan, melalui pemberian informasi kepada masyarakat yang transparan pula. Informasi yang akuntabel kepada masyarakat. Ini diatur dalam peraturan Tata Tertib MPR No 1 Tahun 2014. MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja," kata Mar'uf.
BACA JUGA: Setjen MPR Memaksimalkan Persiapan Sidang Tahunan MPR 2019
Pada Jumat, 16 Agustus 2019 MPR menggelar Sidang Tahunan. Ma'ruf memaparkan Sidang Tahunan MPR merupakan agenda rutin setiap tahun sebagai amanat dari peraturan Tata Tertib MPR.
Sidang Tahunan MPR memiliki makna yang sangat penting. Pertama, karena dalam Sidang Tahunan MPR inilah saatnya para pelaksana kedaulatan rakyat yaitu lembaga negara menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Jadi, Sidang Tahunan ini adalah untuk mendapatkan informasi apa-apa yang sudah dilaksanakan selama satu tahun oleh lembaga-lembaga negara.
Kedua, Sidang Tahunan MPR ini menjadi penting sekali karena bentuk daripada akuntabilitas lembaga negara itu kepada masyarakat.
Sesuai apa yang dimandatkan dalam peraturan Tata Tertib, lanjut Ma'ruf, lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY. Itu adalah lembaga-lembaga negara yang memang dimandatkan oleh konstitusi.
Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR selain sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada rakyat juga untuk menegakkan kedaulatan rakyat itu sendiri.
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- Waka MPR Dorong Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan Bagi Guru Harus Dijalankan
- Pimpinan MPR Respons soal Terbitnya Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- Ketua MPR: Tindakan Kelompok Radikal Bisa Ciderai Perjuangan Rakyat Palestina