Marwan Minta Kementerian BUMN Benahi Manajemen RNI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar menilai manajemen PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) bergaya feodalistik. Sebab, kata Marwan, RNI tak lagi responsif terhadap kepentingan rakyat.
Karena itu, Marwan meminta Komisi VI DPR menyurati Kementerian BUMN untuk segera membenahi manajemen PT RNI.
“Saya menyarankan agar menyurati Kementerian BUMN untuk membenahi, mengoreksi, mengevaluasi manajemen RNI yang bergaya feodal. Kalau perlu menyurati presiden jika tidak ada perubahan perilaku feodalistik itu,” kata Marwan.
Persoalan ini disampaikan Marwan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT RNI, Kamis (10/9) kemarin.
Awalnya, Marwan menyampaikan kekecewaan terhadap PT RNI ketika awal pendemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Menurut Marwan, meskipun diberi kewenangan untuk impor oleh pemerintah, RNI tidak bekerja secara maksimal.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mengaku kesulitan ketika hendak membeli alat pelindung diri (APD) untuk kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya ketika awal Covid-19 masuk.
“Saya kecewa dengan RNI, karena awal Covid-19 begitu sulit untuk mendapatkan alat kesehatan, pelindung diri, termasuk pangan. Saya beli saja susah betul, saya mau beli saja dipingpong. Padahal mereka ini diberi kewenangan oleh negara untuk impor,” sentil Marwan. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Marwan meminta Komisi VI DPR menyurati Kementerian BUMN agar segera membenahi PT RNI yang dianggap belum bekerja maksimal.
Redaktur & Reporter : Boy
- Perhutani Hadirkan Posko Mudik BUMN 2025 di Pelabuhan Batam & Baubau
- Aset BUMN Tak Cukup Tutupi Utang, Pengamat: Ini Tanda Bahaya Serius
- Gelar Program Mudik Gratis 2025, Bank Mandiri Lepas 8.500 Pemudik dengan 170 Bus
- Kementerian BUMN Lepas Peserta Mudik Gratis dengan 200 Kota Tujuan
- Yusuf Permana Dicopot dari Jajaran Komisaris BNI
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025