Marzuki Ajak Publik Tunggu KPK

Menurut Marzuki, kerjasama DPR dan BPKP adalah usaha dari DPR secara kelembagaan untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Penandatangan kerjasama itu sendiri dilakukan oleh Ketua DPR dengan Ketua BPKP.

Lebih lanjut Marzuki menyinggung Badan Kehormatan (BK) DPR yang mengatakan bahwa pelaksanaan proyek di DPR adalah tanggungjawab pimpinan BURT.

"Tidak ada satupun pasal baik di UUD MD3 maupun tata terbib yang menegaskan bahwa hal itu menjadi tanggungjawab pimpinan BURT. Saya minta BK tunjukan pasalnya, dimana pimpinan BURT lah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek. BURT itu memutuskan sesuatu secara kelembagaan. Keputusan dibuat bersama dan tidak dibuat oleh pimpinan saja. Jadi keputusan ini adalah keputusan lembaga yang namanya BURT,” tegas politisi Partai Demokrat itu. (fas/jpnn)