Marzuki Alie Geram Disebut Terima Uang e-KTP
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua DPR Marzuki Alie membantah tudingan di persidangan yang menyebutnya kecipratan aliran dana kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
Dia juga keberatan disebut seolah marah sama mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman karena jumlah fee kecil.
"Berita itu tendensius. Judul dan isi berbeda. Judul seolah saya marah sama Dirjen Dukcapil, padahal di isinya kata Andi Narogong," kata Marzuki saat dikonfirmasi JPNN, Selasa (13/6).
Dia juga menjelaskan, sudah melaporkan Andi Narogong ke Bareskrim Polri atas tuduhan menerima aliran dana e-KTP. "Harusnya berita tersebut ada keseimbangan dengan mengutip laporan saya ke Bareskrim," katanya.
Tapi, kata Marzuki, itulah media di era demokrasi sehingga ada kebebasan untuk mem-frame seseorang. "Semoga kasus ini menjadi terang, tidak main tunjuk siapa saja padahal pelakunya sudah sangat jelas terang benderang," jelas Marzuki.
Dia pun keberatan namanya disebut-sebut lagi di persidangan. Padahal, Marzuki mengatakan, yang menyebut nama itu tidak mengenalnya. "Saya kan sudah lapor ke Bareskrim. Kira-kira jalan apa lagi yang harus ditempuh. Mereka seenaknya menyebut nama orang, tanya ke mereka kenal saya tidak?" katanya.
Menurut Marzuki, laporannya sudah sudah ditindaklanjut Bareskrim. "Tapi keburu Andi Narogong sudah ditangkap
dan dipenjara (KPK)," ungkapnya.
Dalam persidangan, Senin (12/6), Irman yang juga terdakwa perkara korupsi e-KTP mengungkapkan, Marzuki Alie saat menjadi ketua DPR pernah marah-marah. Menurut Irman, Marzuki berang karena memperoleh fee proyek e-KTP yang tak sesuai keinginannya.
Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Senin (12/6), Irman mengatakan, merujuk pada catatan Andi Agustinus alias Andi Narogong maka Marzuki dijatah fee sebesar Rp 20 miliar. Namun, Irman mengaku memperoleh informasi dari anak buahnya, Sugiharto bahwa Marzuki marah-marah.
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie membantah tudingan di persidangan yang menyebutnya kecipratan aliran dana kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk
- KPK Sebut Belum Ada Tersangka Baru terkait Kasus e-KTP
- Demi Menyukseskan Pilkada 2024, Wamendagri Bima Arya Dorong Penerbitan E-KTP Bagi Pemilih Pemula
- Rakornas II Dukcapil, Wamendagri Bima Arya: Pastikan Hak Pilih untuk Pemilih Marginal Terjamin
- Usut Kasus Korupsi e-KTP, KPK Panggil Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana
- Implementasi Program KTP Sakti Ganjar Menjamin Bansos Tepat Sasaran
- Jokowi Mempertanyakan Maksud Pernyataan Agus Rahardjo