Marzuki Alie: Jangan Banding Gaji Menteri dengan Buruh

Sementara Penasihat Fraksi PKB, Ida Fauziah berkomitmen akan mendukung rencana kenaikan gaji menteri dengan syarat pemerintah menjelaskan secara utuh bahwa wacana kenaikan gaji itu merupakan risiko reformasi birokrasi sehingga publik dapat memahaminya. “Selama ini kami tidak tahu maksud pemerintah manaikan gaji menteri. Kami hanya menangkap ujungnya saja,” katanya.

Walau berkomitmen mendukung, Ketua DPP PKB ini meminta agar pemerintah melakukan pengkajian secara menyeluruh sebelum rencana kenaikan gaji diputuskan. Termasuk mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan, serta psikologi dan sosiologi masyarakat serta faktor eksternal mengingat penghasilan menteri di Indonesia dibanding dengan gaji menteri di Asia sudah lumayan. "Dibanding dengan gaji menteri di kawasan Asia, penghasilan dan gaji menteri di Indonesia, lumayan baik dan kalau tidak dinaikan pasti tidak mengganggu kinerjanya,” ungkap Ida, yang tidak menyebut angka bandingan gaji itu.

Berbeda dengan Fraksi PKB, Fraksi PPP justru menolak kenaikan gaji menteri. Menurut Sekretaris FPPP, Romahurmuzy, gaji menteri belum saatnya dinaikkan, karena mereka harus membuktikan dulu kinerjanya. “Setidaknya 100 hari ke depan. Kenaikan gaji di tengah kenaikan harga-harga sembako yang mendera rakyat kecil, kurang menunjukkan empati pemimpin,” katanya.

Dia jelaskan, untuk memenuhi biaya-biaya dalam kerangka tugas negara, menteri masih memiliki tunjangan operasional sekitar Rp100 juta per bulan yang penggunaannya sangat fleksibel. “Apalagi sebagai eksekutor kebijakan publik, masih tersedia ruang diskresi yang sangat leluasa dari APBN yang dikelola instansi yang dipimpinnya,” kata Romy. (fas/JPNN)