Marzuki Alie: Jokowi Bikin Rakyat Tambah Miskin

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie menilai,  langkah menaikkan harga BBM yang diambil pemerintahan Jokowi-JK saat ini jauh lebih buruk dari langkah pemerintahan SBY.

Langkah Jokowi, menurut Marzuki, sama sekali tidak transparan, tidak kredibel, tidak akuntabel dan tidak masuk akal.

“Dimana ada kredibilitas, akuntabilitas, kredibilitas dan logikanya kalau harga minyak dunia turun, kita justru menaikan harga BBM? Jokowi tidak menjelaskan alasan menaikan harga BBM yang bisa diterima dan hanya menaikan saja harga BBM. Langkah ini lebih buruk dari langkah pemerintahan sebelumnya,” kata Marzuki Alie kepada wartawan di Jakarta,Selasa (18/11).

Pemerintahan sebelumnya, lanjut Marzuki, paling tidak sebelum menaikan harga BBM memiliki alasan yang jelas seperti kenaikan harga minyak dunia untuk menaikan harga BBM dan menyiapkan terlebih dahulu jaring pengaman sosial untuk meminimalisir dampak kenaikan BBM buat rakyat miskin. Semua ini tidak dilakukan oleh Jokowi.

“Menaikan BBM tanpa mempersiapkan jaring pengaman sosial ini sangat beresiko. Rakyat yang miskin akan bertambah miskin. Rakyat yang miskin itu memang benar tidak menikmati BBM, karena jangankan punya kendaraan bermotor, makan saja susah. Mereka ini yang jadi korban karena dampak kenaikan BBM membuat harga-harga menjadi naik,” imbuhnya.

Sementara program-program yang digembar-gemborkan Jokowi sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, subtansinya menurut mantan Ketua DPR itu, tidak berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

KIS, KIP dan KKS sudah ada di pemerintahan sebelumnya  hanya saja oleh Jokowi diganti kemasannya. Jokowi harusnya menjalankan UU Fakir Miskin dimana dia harus membuat satu database tentang itu.

“Sudah begitu, KIS, KIP dan KKS bermasalah pula, tidak jelas pembiayaan kartunya dan pembiayaan programnya. Dia harusnya paham ini bukan masalah cetak mencetak kartu saja, tapi bagaimana data kemiskinan itu benar-benar akurat. Sekarang ini kan data orang miskin di Kemdagri, BPS dan Kemsos berbeda-beda. Dengan demikian bantuan apapun tidak akan pernah benar. Harusnya dibuat satu acuan data,” saran mantan Sekjen PD ini.(fas/jpnn)