Marzuki Alie Salahkan Menteri Kehutanan Terdahulu

"Izin ini yang mengeluarkan bupati, izin pemanfaatan hutan Menhut, Kepala BPN hanya mengesahkan. Dan banyak yang tidak disahkan BPN karena izinya bermasalah," imbuhnya.

Seperti diketahui PT. Silva Inhutani diduga membuka lahan di Mesuji sejak tahun 2003 namun ditolak masyarakat setempat. Hal itu berujung pada pembantaian yang menewaskan puluhan warga. Masalah itu juga sudah diadukan ke Komisi III DPR RI, Rabu (14/12).

Marzuki menegaskan, apabila pembantaian tersebut terbukti diinisiasi oleh pihak perusahaan, maka izin kebun tersebut harus dicabut. Menurut dia, kalau sengketa tersebut diselesaikan dengan pola-pola pembuktian kepemilikan yang sah, maka rakyat pasti akan dikalahkan. Rakyat yang sudah jelas hidup turun temurun di lokasi tersebut, kata dia, bisa diminta dengan kesaksian, ada kuburan dan sebagainya, akan dikalahkan oleh investor yang  memeroleh surat menyurat tanpa melihat lapangan.

"Karena masyarakat tidak punya surat seperti investor," tegasnya.