Marzuki Alie: Saya Kenal Sengman

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie mengenal sosok Sengman yang disebut-sebut sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengenalnya pada saat berada di Palembang.
Meski begitu, Marzuki tidak mengenal Sengman secara dekat. "Saya kenal dia dulu di Palembang sudah lama dan habis itu hilang," katanya di DPR, Jakarta, Jumat (30/8).
Marzuki menyatakan bahwa Sengman bukanlah seorang utusan dari Presiden SBY. "Oh itu (Sengman utusan SBY) bohong saja. Bohonglah itu," kata Ketua DPR RI ini.
Ia menjelaskan, Sengman tidak pernah mengikuti program apapun yang dibuat partai yang dipimpin SBY. "Saya sejak awal di Partai Demokrat, tidak pernah melihat dia ada di Partai Demokrat," kata Marzuki.
Nama Sengman disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi di proyek pengurusan sapi impor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, (29/8). Tepatnya saat Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah.
Sengman dalam sidang disebut Ridwan sebagai orang yang membawa Rp 40 miliar dari Fathanah untuk Hilmi. Meski tak diketahui, apakah benar-benar uang itu sampai di tangan Hilmi. Ridwan sendiri mengaku tak tahu perihal uang itu. (gil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie mengenal sosok Sengman yang disebut-sebut sebagai utusan Presiden Susilo Bambang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD