Marzuki Alie Sindir Legislator Ambivalen

Setjen DPR juga membandingkan pembangunan gedung baru DPR lebih murah dengan pembangunan gedung Mahkahmah Konstitusi (MK) yang biayanya Rp 9 juta/m2 pada tahun 2007 serta pembangunan gedung Kementerian Perdagangan Rp 8,6 juta/m2 tahun 2006.

Bila dibandingkan dengan pembangunan gedung baru DPR dengan kedua gedung tersebut, Setjen DPR berpendapat, biaya gedung baru DPR masih lebih murah yang harganya, hanya Rp 7,2 juta permeter persegi. “Apalagi gedung itu (gedung baru, red) dibangun tahun 2011 dengan adanya kenaikan harga barang,” kata Nining.

Lebih lanjut Marzuki meminta agar para politisi tidak seenaknya saja mengeluarkan pernyataan terkait rancana pembangunan gedung baru Dewan. Karena rakyat sekarang sudah tidak bisa dibodohi lagi. “Mereka tahu siapa  yang bekerja untuk rakyat, siapa yang kerjanya hanya ngomong di media,” tukasnya seraya dengan tegas meminta kepada anggota DPR yang menolak gedung baru supaya bicara di dalam rapat.

Bekas Sekjen DPP Partai Demokrat itu juga menyesalkan masalah gedung baru tidak dibicarakan secara konsisten antara anggotanya yang ada di BURT dengan anggota lain dan pimpinan fraksi. BURT, kata dia, sama posisinya dengan alat kelengkapan DPR  lainnya, disini semua perwakilan fraksi-fraksi ada. Misalnya kader-kader Gerindra di BURT tidak ada satu pun yang bicara menolak.